Pendidikan Pancasila

Nama           : Muhamad Suhartono

Kelas           : 1EA28

NPM            : 17214019

Berita positif dan negatif dari nilai - nilai yang terkandung dalam pancasila : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

(+) Berita Positif :

Seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Anbar Jayadi ingin perkawinan beda agama dianggap sah di mata hukum. Sehingga ia bersama 4 alumni FH UI mengajukan uji materi UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anbar mengaku, ia ‎banyak menerima keluhan teman-temannya soal perkawinan beda agama itu. Seperti ada yang terpaksa pindah agama, ada yang menikah di luar negeri dan ada pula yang meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka sah walau beda agama.

"Saya belajar UU Perkawinan itu. Saya lakukan ini sebagai kepedulian saya," ujar Anbar di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).

Analisis Kasus Positif :

Dari nilai yang terkandung dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Negara Indonesia yang Negara demokrasi yang mempunyai hak dari setiap rakyatnya. Maka, Menurut saya pernikahan antar agama dalam hukum harusnya di legalkan walaupun dalam agama tidak diperbolehkan. Setiap rakyatkan mempunyai haknya masing-masing dan dia juga lah yang akan menjalani kehidupannya dengan pasangannya yang berbeda agama. Dalam hal ini seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) harusnya menyetujui akan hal tersebut.  

(-) Berita Negatif :

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan, pengajuan judicial review tersebut bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan UUD 1945.

"Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini artinya ada hubungan simbiotik antara agama dan negara. Hubungan tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan mendukung negara menjaga ajaran agama dari upaya penodaan dan penistaan dari pihak yang tidak bertangung jawab," sebut Suryadharma.

Suryadharma menilai, jika MK meluluskan judicial review Undang-undang tentang Penodaan Ajaran Agama, semua aliran kepercayaan sesat yang menjamur di Indonesia selama ini akan tumbuh subur karena adanya legalisasi.

Tidak hanya mendesak MK menolak judicial review, PPP juga mengeluarkan sikap politik terkait kasus Bank Century. Dalam masalah ini, PPP menilai pelaksanaan proses merger dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century, terindikasi melanggar peraturan perundang- undangan. 

Analisis Kasus Negatif :

Dari nilai yang terkandung dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. Dalam hal tersebut sangatlah jelas bahwa upaya penodaan dan penistaan ajaran agama sangatlah menyimpang dari nilai yang terkandung dalam sila Ketuhan Yang Maha Esa. Jika suatu penodaan ajaran agam didiamkan makan ajaran tersebut membuat suatu kepercayaan agama tersebut akan berubah dari apa yang sudah ada. 

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

(+) Berita Positif 

Tim PKPU pada Ahad pagi telah mengirimkan 4 orang yang terdiri dari 1 medis dan 3 relawan dengan agenda utama melakukan assessment (suatu proses penulusuran bukti) wilayah bencana. Di samping melakukan assesment, Tim PKPU juga telah mendistribusikan masker kepada 750 orang warga terdampak bencana yang berada disekitar di kaki Gunung Sinabung hingga di Brastagi. 

Berdasarkan hasil assesment, tim PKPU memprediksikan salah satu prioritas bantuan yang diperlukan bagi warga adalah masker untuk mengindari gangguan dan infeksi saluran pernapasan yang kerap diderita di daerah bencanagunung meletus akibat debu vulkanik yang dikeluarkan. Tim PKPUjuga ikut terlibat dalam evakuasi 8 pendakigunung yang terjebak di kawasan Gunung Sinabung pada saat letusan berlangsung. 

Pada Ahad malam, Tim PKPU membangun posko dapur air bagi pengungsi di jambur taras brastagi, di posko yang dipadati oleh 1000-an pengungsi ini tim menyediakan layanan air, susu, kopi, the dan air panas yang sulitditemukan di wilayah pengungsian. Selain itu tim PKPU juga menyediakan pusat charger handphone sehingga para pengungsi bisa tetap berkomunikasi untuk mengabarkan kondisi mereka.

Analisis Kasus Positif : 

Contoh Kasus diatas menegaskan bahwa sesama manusia harus melakukan saling tolong menolong. Dalam kasus diatas masalah yang ada tentang bencana letusan Gunung Sinabung. Sebenarnya kita harus melakukan saling tolong menolong tidak hanya dalam bencana alam saja tetapi juga dalam hal lainnya. Kasus ini sangatlah bagus untuk membuat seseorang sadar akan pentingnya saling tolong menolong dan lebih lagi kita sesama bangsa dan setanah air.

(-) Berita Negatif

Sekretaris Badan Kesehatan Partai Gerindra (Kesira) Batara Sirait menilai kasus pembuangan pasien di Lampung merupakan kejahatan kemanusiaan. Aksi keji itu telah bertentangan dengan Pancasila.

 

"Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan oleh negara. Kasus pembuangan pasien yang terjadi di Lampung merupakan kejahatan kemanusiaan. Partai Gerindra sangat menyayangkan terjadinya hal seperti itu karena bertentangan dengan Pancasila sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," kata Batara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Ia berharap adanya penyelidikan yang komprehensif baik dari penegak hukum maupun Komnas HAM untuk menyelidiki akar permasalahan dari kasus itu. Penyelidikan juga harus dari 2 sisi, yaitu dari korban dan juga rumah sakit yang bersangkutan.

Analisis Kasus Negatif :

Dalam kasus ini sangatlah tidak berperi kemanusiaan. Wajar saja saya menyebutkan seperti itu. Pasien yang seharusnya mendapat perawatan akan penyakit yang dideritanya. Malahan di telantarkan seperti tiu. Rumah sakit yang bersangkutan seharusnya mendapat sanksi yang tegas akan perbuatannya itu. Komnas HAM dan penegak hukum harus bertindak tegas akan rumah sakit tersebut. Jika tidak ditindak tegas kasus ini maka hal yang ditakutkan bahwa akan terjadi lagi kasus yang sama. Kasus ini sangatlah menyimpang dari nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 

3. Persatuan Indonesia

(+) Berita Positif :

Perbedaan, baik dalam hal keyakinan, etnis, budaya, pendapat dan lain-lainnya adalah keniscayaan hidup di alam demokrasi Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan Kuasa Usaha Ad-interim (KUAI) KBRI Den Haag Ibnu Wahyutomo pada Perayaan Paskah bersama masyarakat Indonesia di Belanda dan Belgia, Senin (6 April 2015).  

"Dalam kaitan jati diri sebuah bangsa, bangsa Indonesia telah mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika," ujar KUAI. Sebelumnya KUAI mengatakan bahwa salah satu semangat Paskah adalah semangat cinta kasih, kebersamaan dan persatuan. "Kita semua sadar pentingnya persatuan, kesatuan, toleransi, kerukunan, kebersamaan dan keingnan untuk saling membantu. Mari kita terus jaga dan terus berbangga dengan semangat dan jati diri bangsa Indonesia,” imbuh KUAI.

  

Analisis Kasus Positif :

Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia sesuai dengan sifat idelogi Pancasila yang terbuka, mengharuskan setiap warga negara Indonesia agar tetap mempertahankan keutuhan dan tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyadari bahwa negara kesatuan ini memiliki berbagai keanekaragaman (ke-Bhinneka Tunggal Ika-an) dari segi agama, adat, budaya, ras, suku dan sebagainya yang harus didudukkan secara proporsional. Maka Toleransi antar umat beragama sangatlah diperlukan itulah yang membuat Keutuahan Negara Indonesia tetap terjaga. 

(-) Berita Negatif :

KETUA Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua, Frans Tomoki meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. Jika Pemerintahan SBY-Boediono ini tidak bertanggung jawab, maka ia mengancam akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“Kami ingin Papua berdiri di atas kakinya sendiri untuk menantukan nasib rakyatnya. Kalau pemerintah tidak memperhatikan kami, biarkan kami keluar dari NKRI,” kata Frans saat jumpa pers di Kontras, Jakarta, Selasa (1/11). 

Menurutnya, para anggota militer yang ada di Papua, hanya bisa membuat rakyat Papua menjadi tidak aman lantaran terlalu represif dalam bertindak demi kepentingan PT Freeport Indonesia. Militer, kata dia, juga tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat di Bumi Cendrawasih.“Militer terlalu diskriminatif untuk warga Papua. Seharusnya berlaku adil. Kami hanya ingin mandiri,” pintanya tegas.Dia menjelaskan, Kapolsek Mulia Papua, Dominggus Awes, yang ditembak di bandara merupakan jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) gadungan yang dipelihara oleh militer.

“Itu OPM gadungan, yang memang sengaja dipelihara oleh militer untuk mengalihkan isu, terkait meninggalnya buruh Freeport yang menuntut kenaikan gaji,” jelas dia.Dia mengakui bahwa warga Papua mendapatkan perlakuan diskriminatif dari negeri ini.

Analisis Kasus Negatif :

Kasus Ini sangatlah disayangkan bahwa keinginan Papua untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mungkin pemerintah akan rakyat Papua kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi mereka berfikir buat apa masih menjadi bagian dari NKRI tetapi tidak mendapat perhatian dari pemerintah tersebut. Pemerintah seharusnya tanggap dalam hal ini jika tidak mungkin suatu saat rakyat Papua akan berdiri sendiri dan memisahkan diri dari NKRI. Maka dengan begitu keutuhan NKRI akan berubah dari yang sudah ada. 

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 

(+) Berita Positif :

Pernyataan itu disampaikan Fadli dalam sebuah talkshow di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014) pagi. Ia menjadi pembicara bersama Jubir Kemendagri Dodi Riatmadji, Anggota Panja RUU Pilkada F-PDIP Rahadi Zakaria, Anggota Panja RUU Pilkada F-PAN Yandri Susanto, serta Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad.

"Kalau kita melihat demokrasi, yang paling penting, demokrasi itu apa? Demokrasi bukan langsung atau tidak langsung. Demokrasi kita menurut Pancasila adalah demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan," ujar Fadli.

"Kalau ada orang yang tidak setuju dengan demokrasi perwakilan, ubah dulu itu Pancasila, sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya kira mereka yang mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tidak perlu interpretasi. Demokrasi kita sesungguhnya adalah demokrasi perwakilan," sambung Fadli bernada tegas.

Fadli kemudian memberikan beberapa contoh. Menurutnya, Amerika, Inggris, dan beberapa negara besar lainnya adalah penganut demokrasi tidak langsung dan berhasil. Ia melihat bahwa demokrasi langsung lebih banyak jeleknya.

Analisis Kasus Positif :

Dalam hal ini pemilihan pemimpin dan melihat Negara Indonesia itu negara demokrasi. Seharusnya pemerintah dalam pemilihan pemimpin harus melibatkan rakyat dalam hal tersebut. Dengan begitu rakyat bisa puas akan pemimpin yang dipilihnya. Karena rakyatlah yang mengaji pemimpin itu sendiri dan pemimpin itu sendiri harus berkerja demi rakyat bukan demi kepentingan siapa pun. 

(-) Berita Negatif 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama berdiri sudah menjerat 36 anggota DPR terkait korupsi. Lima di antaranya ditangkap basah atau dibekuk usai transaksi. Satu orang lagi, baru saja ditangkap di Bali. Siapa saja mereka?

Dari data statistik di laman KPK yang diakses Jumat (10/4/2015), kasus 36 anggota DPR itu mulai muncul pada tahun 2008. Masing-masing 7 kasus di tahun 2008, 10 kasus di tahun 2009, 7 kasus di tahun 2010, 2 kasus di tahun 2011, 6 kasus di tahun 2012, dua kasus di tahun 2013 dan dua kasus di tahun 2014. 

Analisis Kasus Negatif :

Dari data tersebut dapat kita lihat banyak pemimpin yang menyalah gunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri bukan untuk rakyat. Ini sangatlah jelas bahwa nilai dari pancasila saat ini tidak dibuat untuk acuan untuk bernegara. Bahwa seharusnya pemimpin itu berkerja untuk rakyat karena rakyatlah yang memilih mereka untuk menjadi pemimpin.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

(+) Berita Positif

Setelah rumah barunya melalui tahapan finishing, bocah Muhammad Ali (6) mulai menempati rumah yang dibangun atas bantuan Presiden Joko Widodo tersebut, Senin (13/4/2015). Rumah ini dilengkapi fasilitas kamar mandi, WC, dapur, ruang tamu dan dua kamar tidur, termasuk kamar pribadi milik Ali yang dilengkapi dengan meja dan kursi belajarnya. 

Meski sederhana, namun rumah Ali ini tergolong paling mewah di desanya. Doa bersama dilantunkan bersama dengan dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat saat Ali dan keluarganya memasuki rumah baru. Puluhan tetangga Ali di Dusun Toerang Batu, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, bersama puluhan aparat TNI dari Kodim 1402 Polewali yang selama ini membenahi rumahnya ikut bergembira dan berdoa bersama untuk kesuksesan dan keselamatan dan keluarga menempati rumah barunya. 

Ali dan keluarganya berkeliling menyaksikan kolong rumahnya, kamar dapur, kamar mandi dan WC, kamar tamu, termasuk dua kamar tidur. Ali sempat melambaikan tangan lewat jendela rumahnya kepada sanak tetangga yang memenuhi halaman rumahnya. 

Sebelumnya, rumah kumuh milik Ali tak memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi dan WC serta ruang dapur yang layak. Meski sederhana, namun rumah Ali yang memiliki fasilitas kamar tidur, dapur, kamar mandi dan WC, termasuk rumah mewah untuk ukuran sedesanya. 

“Saya senang dan bangga Ali dan keluarga yang selama ini hidup memprihatinkan sejak ayahnya meninggal kini sudah punya rumah lebih baik dan bantuan yang tak terhingga dari masyarakat termasuk Presiden Jokowi. Mudah-mudahan Ali tumbuh menjadi anak yang dewasa dan normal seperti anak-anak lainnya,” ujar Hasan ketika ditemui setelah peresmian rumah baru milik Ali. 

Analisis Kasus Positif :

Kasus ini sangatlah mencerminkan dari nilai-nilai yang terkandung dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena setiap rakyat harus mendapat keadilan dari negara. Untuk itu hal ini harus ditingkatkan lagi bukan dari bapak Presiden saja yang memperhatikan rakyatnya pemimpin lainnyapun harus melakukan hal yang sama. Sehingga, keadilan sosial dapat benar benar dirasakan oleh rakyat.

(-) Berita Negatif

Buruh tani miskin, Busrin (48) mencari kayu bakar di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih agar dapurnya supaya tetap ngebul. Saat menebang pohon dengan sabit dan tenaga tangannya yang lelah, Busrin kepergok anggota polisi dari Polair Polres Probolinggo. Lelaki yang tidak lulus SD itu lalu digelandang ke markas polisi dan dihadapkan ke muka pengadilan.

Atas fakta di atas, PN Probolinggo lalu menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsidair 1 bulan. Majelis menilai dengan adanya perbuatan terdakwa, yakni menebang pohon mangrove tersebut dapat menyebabkan perubahan fungsi lingkungan dalam skala yang luas apabila dilakukan secara terus menerus dan merusak lingkungan ekologis alam, terjadinya akumulasi pencemaran dan menurunkan kualitas air.

"Ironis. Tidak ada rasa keadilan di sini," kata koordinator pendidikan dan penguatan jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Slamet Daroyni 

Analisis Kasus Negatif :

Dalam kasus ini sangatlah menyedihkan. Seseorang yang menebang sebuah  pohon mangrove untuk menghidupi keluarganya , harus dibui selama 2 tahun. Sangatlah menyedihkan kasus ini tidak ada sedikitpun keadilan bagi buruh tani tersebut. Mungkin buruh tani tersebut dalam menebang tidak meminta izin tetapi masa iya karena sebuah  pohon mangrove dia harus dibui selama 2 tahun. Coba saja menjatuhkan hukuman itu diposisi buru tani itu apa yang dirasakan ?... dia harus menghidupi keluarganya agar bisa mendapat sesuap nasi tanpa keahlian apa boleh buat di memilih untuk mencari kayu bakar dan menebang sebuah pohon. Ini sangatlah tidak ada keadilan bagi rakyat miskin. Keadilan di Negara Indonesia hanya untuk orang-orang yang mempunyai orang saja begitu miris. 

Sumber :

www.detik.com

www.liputan6.com

www.kompas.com

www.okezone.com

ww.tempo.com